Shogakukan baru saja mengeluarkan laporan hasil penyelidikan independen terkait departemen redaksi Manga ONE dan keterlibatannya dengan pencipta manga Shōichi Yamamoto. Pengumuman ini muncul pada tanggal 3 Agustus, dan sehari setelahnya, mereka merilis berbagai langkah yang akan diambil sebagai respons terhadap temuan tersebut.
Rangkuman Temuan
Sponichi Annex melaporkan bahwa komite eksternal telah menerima laporan mengenai 44 kejadian, termasuk dugaan pelecehan seksual dan pelanggaran lainnya selama penyelidikan melalui hotline yang disediakan. Beberapa insiden tersebut melibatkan tindakan tidak pantas dari eksekutif senior, penyalahgunaan kekuasaan oleh karyawan, serta perilaku tidak etis dari editor terhadap kreator. Komite menemukan bahwa di beberapa kasus, perusahaan mengambil tindakan yang tepat, namun di beberapa yang lain, responsnya kurang memadai.
Menurut berita dari website Kai-You, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa keputusan editorial diutamakan meskipun ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia, dan koordinasi antara departemen editorial, hukum, administrasi, dan manajemen tidak berjalan dengan baik. Komite bahkan mengkritik bahwa dalam kasus Yamamoto, perusahaan “mendorong dan mendukung” pelanggaran hak asasi sang korban.
Komite menyimpulkan bahwa Shogakukan tidak selalu memiliki sistem yang cukup untuk: mengakui perspektif korban dari pelanggaran hak asasi, “mencegah diri sendiri untuk mendorong dan mendukung pelanggaran hak asasi,” mengenali ketidaksimbangan kekuasaan yang inheren dalam hubungan antara editor dan penulis serta klien lainnya, serta mengelola dan menilai risiko signifikan (termasuk risiko pelanggaran hak asasi).
Sebagai bentuk tanggung jawab, seluruh staff eksekutif – termasuk CEO, direktur yang mengelola, anggota dewan, dan auditor – akan memotong gaji bulanan mereka selama tiga bulan. Presiden perusahaan akan mengurangi gajinya sebanyak 50% dalam periode ini, sementara anggota lainnya 20-30%.
Langkah-Langkah yang Diajukan
Shogakukan menyatakan telah menyusun langkah-langkah yang akan diterapkan untuk “menerapkan proposal dari komite independen sebagai kebijakan konkret.” Langkah-langkah ini berkaitan dengan praktik perusahaan secara umum serta langkah pencegahan sebagai respons terhadap kasus kejahatan seksual yang melibatkan Yamamoto.
Perubahan preventif yang akan diberlakukan mencakup lima langkah:
- Pembentukan Kebijakan dan Komisi Hak Asasi Manusia Shogakukan
Perusahaan telah menyusun Kebijakan Hak Asasi Manusia Shogakukan pada 19 Maret, yang menegaskan niatnya untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang mendasar dalam setiap kegiatan perusahaan. Shogakukan juga akan membentuk Komite Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh direktur senior Kumiko Hanazuka dan melibatkan ahli eksternal untuk mencegah, mengurangi, dan memperbaiki pelanggaran hak asasi di dalam perusahaan.
- Peningkatan pelatihan hak asasi manusia dan reformasi budaya perusahaan
Shogakukan akan secara rutin mengadakan pelatihan untuk mengajarkan dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia, pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual, dukungan untuk korban, dan prosedur pelaporan. Para manajer juga akan menjalani program terpisah mengenai prosedur yang benar untuk pengawasan serta bimbingan dalam peran mereka. Perusahaan juga akan menawarkan seminar hak asasi manusia kepada penulis dan freelancer.
- Sistem dan proses yang direvisi untuk bekerja sama dengan kreator eksternal
Perusahaan akan meninjau kebijakan hak asasi manusianya dengan kreator eksternal dan menyertakan klausul dalam kontrak terkait hak asasi manusia. Jika terjadi pelanggaran atau ada keluhan terkait hak asasi manusia, akan ada struktur otoritas yang jelas untuk pelaporan dan pengambilan keputusan yang melibatkan departemen editorial, hukum, dan administrasi.
- Memperkuat badan pengawas dan sistem
Direksi akan melaporkan secara rutin tentang pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan pengawasan di tingkat manajemen. Ketika pelanggaran terdeteksi, perusahaan akan menyelidiki apakah insiden serupa telah terjadi di divisi lain. Keputusan mengenai pelanggaran hak asasi manusia akan ditinjau oleh Kantor Manajemen Risiko, Komite Hak Asasi Manusia, dan Departemen Hukum sebelum manajemen memverifikasi hasilnya.
- Mendirikan dan mereformasi sistem pelaporan dan investigasi internal
Perusahaan akan membentuk “sistem pengaduan” yang sesuai dengan Prinsip Pedoman PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Sistem ini akan menggabungkan pendapat ahli hak asasi manusia eksternal terutama dalam kasus pelanggaran serius, serta memungkinkan korban untuk mengajukan keluhan meskipun tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan Shogakukan. Sistem pelaporan yang ada akan diperbaharui untuk memperhitungkan pelaporan anonim dan langkah perlindungan setelah melapor. Kasus pelecehan seksual akan memiliki sistem respons khusus termasuk konseling psikologis untuk korban.
Shogakukan juga berjanji untuk terus melakukan tinjauan dan pembaruan terhadap langkah-langkah pencegahan agar tetap efektif.
Pada 20 Februari, Pengadilan Distrik Sapporo mengeluarkan putusan dalam kasus perdata yang memerintahkan seorang pria membayar 11 juta yen (sekitar US$71,000) kepada seorang wanita di usia 20-an yang mengklaim bahwa Yamamoto telah melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadapnya saat dia berada di sekolah menengah jarak jauh di Sapporo.
Yamamoto memulai serialisasi Daten Sakusen di Manga ONE pada Februari 2015, tetapi manga tersebut dimatikan pada Februari 2020 dan dihapus dari Manga ONE pada Oktober 2022. Di 2022, Manga ONE mulai menayangkan karya penulis “Hajime Ichiro” dan artis Eri Tsuruyoshi, meski Hajime Ichiro adalah nama samaran dari Shōichi Yamamoto. Namun, setelah mendapat banyak kritik, Manga ONE menghentikan distribusi digital Jōjin Kamen dan juga menghentikan pengiriman volume cetaknya.
Berbagai pencipta manga juga menyuarakan kritik terhadap pernyataan Shogakukan ini, banyak dari mereka menyatakan akan menarik karya mereka dari platform Manga ONE. Pada 1 Maret, Shogakukan mengumumkan penundaan upacara penghargaan Manga Awards ke-71 yang semestinya dilaksanakan pada 3 Maret. Kejadian ini menciptakan banyak spekulasi dan membuat banyak orang menunggu dengan penasaran apa langkah selanjutnya dari Shogakukan.
Reaksi AWverse
Melihat semua langkah yang diambil Shogakukan untuk menangani isu ini, sepertinya mereka sedang berusaha membangun kembali kepercayaan publik. Kayaknya bakal seru banget kalau langkah-langkah ini benar-benar dapat mengubah budaya di dalam industri manga. Semoga saja ini bukan sekadar formalitas, karena dunia anime dan manga butuh perubahan yang nyata dan berkelanjutan.
