Indonesia secara resmi menargetkan status Country of Honor di Cannes pada tahun 2028. Menteri Kebudayaan Fadli Zon, dalam wawancaranya dengan Variety di Cannes, memaparkan strategi besar untuk mengangkat Indonesia dari pinggiran industri perfilman internasional menuju peran yang lebih sentral dan berpengaruh.
“Ini bukan hanya soal prestise, tetapi menciptakan platform internasional yang lebih besar untuk sinema, budaya, dan talenta kreatif Indonesia,” kata Zon mengenai ambisi 2028 ini.
Pendorong inisiatif ini hadir di saat industri film Indonesia generate box office lokal yang luar biasa, meskipun dirasa belum sepenuhnya mengonversi momentum itu ke dalam terobosan internasional yang konsisten. Zon mengarahkan tanggapan kementerian untuk memperluas distribusi global dan kapasitas ekspor, memperluas akses festival bagi pembuat film regional, serta membangun struktur insentif yang lebih kompetitif—area-area yang ia identifikasi sebagai prioritas kebijakan aktif.
Dalam hal insentif pajak dan pengembalian produksi, yang menjadi perhatian para pesaing seperti Korea Selatan dan Thailand, Zon mengakui bahwa Indonesia masih dalam proses membangun arsitekturnya. “Kami mengakui bahwa insentif dan pengembalian semakin penting dalam industri film global, terutama saat negara-negara bersaing untuk menarik produksi, investasi, dan kemitraan kreatif internasional,” katanya. Ia menambahkan kementerian tengah mempelajari model internasional sambil memastikan setiap skema dapat memberikan dampak nyata bagi pengembangan talenta lokal dan nilai tambah ekonomi. Sementara itu, pemerintah telah menetapkan skema dana pencocokan dan model pembiayaan kolaboratif yang dirancang untuk memperkuat kemitraan antara pembuat film Indonesia dan pelaku industri global. Selain itu, kementerian juga menggunakan Dana IndonesiaRaya, dana endowment budaya negara, yang mendukung pengembangan talenta, bantuan produksi, mobilitas internasional, dan partisipasi festival.
Kehadiran Indonesia di Cannes 2026 diperkuat oleh Next Step Studio Indonesia, yaitu inisiatif inkubasi talenta dan co-production untuk pembuat film muda yang didukung oleh Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Provinsi Jakarta, Kedutaan Perancis di Indonesia, dan Institut Français Indonesia. Program ini mencerminkan komitmen budaya bilateral yang diuraikan dalam Deklarasi Borobudur antara Indonesia dan Prancis. Dorongan ke Cannes yang lebih luas ini juga dibangun di atas momentum dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron tahun lalu, di mana kedua pemimpin menegaskan komitmen mereka untuk memperluas kolaborasi budaya. Bersama Next Step Studio Indonesia, terdapat Indonesia-France Film Lab dan kemitraan institusi dengan La Fémis dan CNC yang membentuk inti strategi co-production Eropa negara ini, dengan Belanda juga diidentifikasi sebagai mitra kunci dalam pertukaran talenta dan pendidikan film.
Para pembuat film dan produser Indonesia berpartisipasi di berbagai platform industri di Cannes tahun ini—Cannes Docs, Jaringan Produser, SFC Rendezvous Industry, dan program pencocokan SamaSama Lab—serta memperluas keterlibatan dengan Critics’ Week dan Festival Film Animasi Annecy. Malam Sinema Indonesia, yang diselenggarakan pada 14 Mei, dirancang untuk menghubungkan produsen, sutradara, dan institusi secara langsung dengan investor internasional, program festival, dan mitra industri.
Strategi lokal kementerian juga sangat luas. Program Manajemen Talenta Nasional untuk Film, dikenal sebagai MTN, dirancang untuk menciptakan jalur karir terstruktur bagi pembuat film dari daerah—upaya eksplisit untuk memastikan bahwa industri layar Indonesia tidak hanya berkonsolidasi di Jakarta. Zon menegaskan bahwa inklusivitas geografis bukan hanya prinsip budaya, tetapi juga prinsip kompetitif. Indonesia adalah negara dengan 1.340 suku, lebih dari 17.000 pulau, dan 718 bahasa lokal—yang mewakili sekitar 10% dari warisan bahasa dunia—dan Zon berpendapat bahwa kekayaan cerita regional inilah yang membedakan sinema Indonesia di kancah internasional.
“Semakin otentik sebuah cerita, semakin universal resonansi emosinya,” ujarnya. Mengenai apakah spesifikasi budaya lokal bertentangan dengan daya jual global, ia sama sekali menolak pandangan tersebut. Kedua tujuan itu, klaimnya, saling memperkuat.
Zon melihat generasi pembuat film Indonesia saat ini sebagai bukti dari hal itu. Ia menunjukkan kelompok yang semakin bersedia terlibat dengan isu sosial, politik, lingkungan, dan sejarah—identitas, ketidaksetaraan, urbanisasi, gender—dengan kejujuran dan nuansa. “Yang kita lihat sekarang adalah munculnya generasi pembuat film yang terampil secara teknis, terhubung secara global, dan sekaligus berakar dalam budaya,” katanya. “Kombinasi itu memberi sinema Indonesia suara yang lebih kuat baik di dalam negeri maupun di luar negeri.”
Tentang layanan streaming, Zon menolak pandangan bahwa platform tersebut menjadi ancaman budaya teater, dan malah menggambarkannya sebagai pelengkap. Streaming telah memperluas akses ke cerita-cerita Indonesia dan menghubungkan konten lokal dengan audiens muda dan internasional, jelasnya, sementara bioskop tetap menjadi ruang budaya yang berbeda—ruang kolektif yang memelihara dimensi komunal film sebagai bentuk seni. Prioritas kementerian, tambahnya, adalah membangun ekosistem seimbang di mana keduanya dapat berkembang secara paralel.
Lonjakan pesat microdramas, bercerita dalam format pendek, dan ekonomi kreator ada dalam radar Zon, terutama mengingat posisi Indonesia sebagai salah satu pasar digital paling dinamis di Asia. Ia melihat format ini sebagai titik masuk yang nyata bagi talenta baru. Tentang kecerdasan buatan, pendapatnya sangat hati-hati. “AI adalah peluang dan tantangan, dan tanggung jawab kami adalah memastikan bahwa teknologi memperkuat—bukannya melemahkan—ekosistem kreatif,” ujarnya. Peningkatan efisiensi dalam pengeditan, penambahan subtitle, pengembangan visual, dan logistik produksi adalah hal yang disambut baik, tetapi teknologi harus mendukung alih-alih menggantikan tenaga kreatif manusia yang mendefinisikan nilai budaya sinema. Kementerian, jelasnya, sedang mengembangkan kerangka kebijakan untuk melindungi para pekerja kreatif dan kekayaan intelektual di samping inovasi.
Memandang lima tahun ke depan, tolok ukur sukses Zon cukup spesifik: film dan serial Indonesia yang consistently tampil di festival internasional besar, distribusi global yang lebih luas, dan Indonesia berfungsi sebagai pusat produksi yang menarik untuk kolaborasi internasional—bukan hanya karena lanskapnya dan skala pasarnya, tetapi juga karena kekuatan talenta kreatif dan kedalaman budaya yang dimiliki. Ia juga menekankan bahwa pertumbuhan harus tetap inklusif, menjangkau para pencipta regional dan suara independen di samping produksi komersial yang lebih besar.
“Jika kita dapat membangun ekosistem itu secara konsisten,” ujarnya, “Indonesia tidak hanya akan berpartisipasi dalam industri layar global; tetapi juga akan menjadi kontributor penting dan berpengaruh di dalamnya.”
