Anggota Dewan Perwakilan AS, Ritchie Torres, yang berasal dari New York City, baru saja mengumumkan bahwa ia akan memperkenalkan “Power To The Players Act.” Jika undang-undang ini disahkan, FTC (Komisi Perdagangan Federal AS) akan membuat regulasi untuk melindungi hak kita dalam “memiliki dan bermain” game yang sudah dibeli.
“Saat kamu membayar untuk sebuah game, kamu seharusnya memilikinya,” ucap Torres. “Konsumen harus memiliki hak untuk memiliki, bermain, dan mentransfer game yang mereka beli. Sebuah game yang bisa dicabut saat perusahaan menutup layanannya bukanlah pembelian. Itu hanya sewa yang disamarkan sebagai penjualan.”
Masalah kepemilikan game ini bukanlah hal baru, terutama di platform PC yang sudah beralih ke distribusi digital sejak beberapa dekade lalu. Namun, isu ini kembali mencuat seiring dengan peralihan konsol dari fisik ke digital. Tahun ini, Sony bahkan mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan produksi disk fisik pada tahun 2028.
Seiring dengan itu, masalah game online yang dihentikan sebelum pemain menyelesaikannya semakin menarik perhatian. Kampanye Stop Killing Games telah berjuang untuk isu ini, mengklaim bahwa game yang sudah purna online seharusnya tetap memiliki fungsi offline dasar. Pendiri kampanye, Ross Scott, dan penyelenggara Moritz Katzner, bahkan berhasil menarik perhatian Parlemen Eropa awal tahun ini.
Salah satu contoh utama yang diangkat oleh Stop Killing Games adalah “The Crew,” sebuah game balap dari Ubisoft yang ditutup layanannya pada 2024. Hal ini membuat para pemainnya tidak bisa melanjutkan kampanye satu pemain yang sudah mereka beli.
Tujuan dari “Power To The Players Act” adalah untuk menetapkan dan menegakkan kepemilikan yang lebih nyata atas game yang dibeli, alih-alih lisensi yang dapat dicabut yang kita beli saat ini. Selain itu, undang-undang ini juga mengharuskan agar mode offline tersedia sebelum game online dimatikan.
Bagi game tanpa DRM, seperti yang dibeli dari GOG, kepemilikan bukanlah masalah: Setelah kita memiliki file game, kita bisa mencadangkannya dan menggunakannya selamanya, selama kita masih menemukan PC yang bisa menjalankannya. Namun, tampaknya FTC tidak akan memaksa penghapusan perlindungan salinan perangkat lunak, jadi jika undang-undang ini disahkan, mungkin definisi kepemilikannya akan lebih lembut.
Saya telah menghubungi kantor Torres untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang bagaimana penegakan undang-undang ini akan dilakukan jika disahkan.
Opini Kita
Jujur, pengumuman ini bisa jadi angin segar bagi para gamer! Semoga undang-undang ini benar-benar bisa menjamin hak kita sebagai pemain untuk memiliki game dan bukan hanya menyewanya. Bakal seru banget melihat bagaimana industri game menanggapi ini dan bagaimana nasib game-game online setelah adanya regulasi ini. Kita tunggu aja gebrakan selanjutnya!
